DEFINISI ROYALTI Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tertulis bahwa royalti adalah suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan terhadap beberapa hal tertentu. OBJEK ROYALTI Menurut UU HPP objek royalti …
Apa itu potongan penjualan? Potongan penjualan adalah pengurangan terhadap harga jual yang diberikan kepada pelanggan. JENIS Bagaimana perlakuan PPN atas potongan penjualan? PASAL 1 ANGKA 18 UU NO.42 TAHUN 2009 Apabila potongan penjualan tercantum dalam faktur pajak, maka atas potongan tersebut bukan merupakan objek pemungutan PPN, hal itu sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 …
Perusahaan kalian dilakukan pemeriksaan? Tenang, jangan panik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti hak dan kewajiban kita saat pemeriksaan. Penjelasan berikut ini membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan. Hak Wajib Pajak Pasal 13 PMK No. 17 /PMK.03/2013 Kewajiban Wajib Pajak Pasal 14 PMK No. 17 /PMK.03/2013 Pemeriksaan dibagi menjadi dua jenis, …
DEFINISI Apa yang dimaksud “penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan” pada PP No. 34 Tahun 2016? Menurut Pasal 1 Ayat 2 PP No. 34 Tahun 2016:Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakanpenghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, …
Apa itu self-assessment? Self-assessment dalam perpajakan merupakan peran aktif dari wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak-orang pribadi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. “Self-assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.” (Waluyo, 2007) Self-assessment atas pajak apa saja? …
Kuasa wajib pajak tidak harus seorang konsultan pajak? Apakah karyawan wajib pajak tidak bisa menjadi kuasa wajib pajak? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Mari simak penjelasan kami di bawah ini! DASAR HUKUM KUASA WAJIB PAJAK KUASA UU HPP PMK 229 TAHUN 2014 Konsultan Pajak √ √ Karyawan Wajib Pajak − √ Pihak Lain √ …
Perusahaan kalian melakukan promosi? Tidak semua biaya promosi dapat dibebankan lho. Yuk, simak penjelasan di bawah ini. Apa itu biaya promosi? Berdasarkan PMK No. 02/PMK.03/2010 menjelaskan jika biaya promosi ialah biaya yang merupakan bagian dari penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk …
Biaya Promosi yang Boleh dan Tidak Boleh Dibebankan Read More »
Berdasarkan Nota Dinas ND – 1995/WPJ.11/2022 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengurangan sanksi administrasi di Jawa Timur. Hal yang perlu diperhatikan seperti: jenis sanksi yang dapat dikurangkan, jangka waktu, skema, serta kriteria. SANKSI YANG DAPAT DIKURANGKAN JANGKA WAKTU PENERBITAN SKP/STP JATUH TEMPO SYARAT 1 JANUARI 2022 – 31 JANUARI 2023 28 FEBRUARI …
KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI WILAYAH JAWA TIMUR Read More »
Pada 13 September 2022, pemerintah mengesahkan peraturan tentang pemeriksa dan asisten pemeriksa pajak lho. Yuk, kita bahas perbedaan tugas keduanya!
Tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang pajak. Terdapat beberapa biaya yang termasuk “deductible expenses” dan “non-deductible expenses”.
